Oleh: admin | 12 September 2009

Peran Legislatif dalam Mewujudkan Good Governance

Peran Legislatuf dalam Mewujudkan Good Governance

Sejak reformasi bergulir, wacana mengenai tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) telah mewarnai berbagai diskusi dan berbagai literatur, pemerintahan yang baik menjadi issu yang krusial di masyarakat baik tingkat nasional maupun daerah. Namun sayangnya, proses menuju Good Governance masih terkendala, walaupun pemerintah telah melakukan pembenahan baik dari sisi kebijakan politik dan hukum untuk mendukung lahirnya sebuah tata pemerintahan yang baik.

Tulisan ini mencoba menyoroti “parlemen” atau lembaga legislatif sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan good governance dimana peran dan fungsinya telah menjadi tolok ukur bagi pembangunan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dan di daerah-daerah. Terkait dengan tiga fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan yang telah melekat di parlemen didalam menilai dan mengukur kerja-kerja lembaga eksekutif, tentunya, tiga fungsi tersebut telah menjadi bahagian di dalam pembangunan sebuah pemerintahan yang baik, namun disadari bahwa didalam diri parlemen sendiri terdapat banyak persoalan yang perlu dibenahi terkait dengan pembangunan institusi tersebut sebagai salah satu sektor pembangunan good governance.

Menurut the Liang Gie ( 1982;135) fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya atau pertimbangan lainnya. Sementara menurut Soekanto ( 1990:268) yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis dari keududkan (status). Apanila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.
Setidaknya ada beberapa indikator penting pemerintahan yang baik, yaitu (1) keterbukaan (transparansi), (2) partisipasi masyarakat, (3) akuntabilitas, (4) supremasi hukum, (5) profesionalisme, (6) responsif (daya tanggap), dan (7) efisiensi. Indikator-indikator ini tentunya menjadi ukuran bagaimana suatu pemerintahan dijalankan dan aparatur pemerintahan bekerja, karena ketika kita berbicara mengenai tata pemerintahan, maka pendekatannya lebih menjurus kepada persoalan-persoalan tentang kenegaraan dan administrasi negara.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: