Oleh: admin | 3 Oktober 2010

Analisis Kemiskinan di Banten

Studi Kasus di Kabupaten Serang

Pendahuluan

Bersama Rektor Unpad, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin” (wikipedia.org).
Menurut Poerwadarminta (1976) Kemiskinan berasal dari kata dasar “miskin” yang berarti “tidak berharta-benda”. Secara luas, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Jika diidentifikasi, kemiskinan dapat digolongkan antara lain; kemiskinan struktural, kemiskinan absolut dan relatif. Dari sisi kuantitatif, kemiskinan biasanya menggunakan ukuran kemiskinan relatif, artinya dengan batas-batas tertentu, misalnya berpenghasilan $2 per hari menurut World Bank. Dengan demikian, individu atau keluarga yang memiliki penghasilan lebih kecil dari atau sama dengan $2 per hari dikategorikan sebagai orang atau keluarga miskin.
Menurut Nasikun (1995), kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap
Banten merupakan provinsi muda dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Hasil penelitian Dahnil A. Simanjuntak (2007), terhadap potret kemiskinan di Banten dengan menggunakan data skunder, Susenas 2002 dari Biro Pusat Statistik (BPS) melalui pengolahan dengan Software Stata 8 dan mencoba untuk membandingkan dengan kemiskinan secara nasional, menyatakan bahwa;
Tabel
Perbandingan P0,P1 Dan P2 Banten dengan Nasional
Banten Nasional
P0 0,1166587 0,2194155
P1 0,190555 0,0408474
P2 0,051961 0,0116656
Berdasarkan Tabel di atas, tingkat kemiskinan (P0) di Banten sebesar 11,6% lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai angka 21,9%. Hal ini, menjelaskan bahwa pasca pemisahan Banten dari Jawa Barat, tingkat kemiskinan di Banten sedikit demi sedikit tereduksir. Hal ini juga dapat diamati melalui data tingkat kemiskinan sewaktu Banten masih bergabung dengan Jawa Barat. Jurang Kemiskinan (P1), di Banten menunjukkan angka 19,05% lebih besar dibandingkan dengan tingkat nasional 4,08%. Artinya jarak kemiskinan antara penduduk miskin dengan tidak miskin di Banten relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Hal ini dengan mudah dapat kita identifikasi, dengan kasat mata bagaimana tingkat kemakmuran warga kaya yang tinggal dibanyak perumahan mewah di Tangerang dibandingkan dengan tingkat kemakmuran masyarakat miskin di banyak pelosok desa di Pantura, Lebak dan Padeglang.Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), di Banten lebih besar dibanding secara nasional. Banten memiliki keparahan kemiskinan mencapai angka 0,51% sedangkan secara nasional hanya 0,11%. Artinya di Banten perbandingan antara yang miskin dengan yang kurang miskin lebih besar di banding secara nasional.
Lebih lanjut Dahnil (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan di Banten yang tersebar di daerah-daerah selatan Banten seperti Lebak dan Padeglang, maupun Pantura Tangerang, mendeskripsikan bahwa minimnya peran pemerintah di daerah bersangkutan dalam usaha reduksir kemiskinan, sebaliknya terjadi pemiskinan secara struktural disebabkan kebijakan pemerintah pusat seperti kenaikan harga BBM pada 2005 yang lalu, harga beras yang tak terjangkau dan gagalnya program BOS (bantuan operasional sekolah), ditambah lagi rendahnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah merancang kebijakan pro-poor, yang didasari oleh pemahaman akan kemiskinan yang multidimensional tersebut.
Menujuk pada fakta di atas, diperlukan upaya keras dan serius untuk secara sistematis menuntaskannya. Langkah-langkah pemberdayaan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu langkah yang diharapkan akan menggugah pola pikir dan prilaku masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Kemiskinan di Banten: Studi Kasus Kabupaten Lebak
Radar Banten (10 Maret 2008) menulis bahwa Secara nasional, meski ada penurunan jumlah masyarakat miskin, namun masih sangat kecil. Dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 16,58% pada 2007. Versi Tim Peneliti Prospek Perekonomian Indonesia 2007 Pusat Penelitian Ekonomi LIPI jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Banten pada bulan Maret 2007 sebanyak 886.100 orang atau 9,07 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Juli 2005 yang berjumlah 830.500 orang atau 8,86 persen, berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 55.600 orang. Dari total penambahan jumlah penduduk miskin itu, selama periode Juli 2005 – Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 26.500 orang, sementara di perkotaan bertambah 29.100 orang. Jumlah penduduk miskin di Banten tersebar di enam kabupaten/kota.
Pada 2004 penduduk miskin Kabupaten Pandeglang sebanyak 151.500 jiwa, 2005 naik menjadi 154.800 jiwa, 2006 kembali naik 170.250 jiwa. Lebak pada 2004 sebanyak 138.000 jiwa, tahun 2005 sebanyak 141.000 jiwa, tahun 2006 sebanyak 172.440 jiwa. Kabupaten Tangerang pada 2004 sebanyak 246.000 jiwa, tahun 2005 sebanyak 251.200 jiwa, tahun 2006 sebanyak 279.090 jiwa. Kabupaten Serang penduduk miskin pada 2004 berjumlah 166.700 jiwa, tahun 2005 196.800 jiwa, tahun 2006 sebanyak 170.780 jiwa. Kota Tangerang pada 2004 jumlah penduduk miskinnya hanya 62.400 jiwa, naik di tahun 2005 menjadi 68.000 jiwa, dan pada 2006 mencapai 95.140 jiwa. Kota Cilegon penduduk miskinnya pada 2004 berjumlah 14.500 jiwa, di tahun 2005 sebanyak 18.700 jiwa, dan pada 2006 sebanyak 16.580 jiwa. Meski beragam program dengan dana miliaran rupiah dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah, namun masih ada saja warga miskin yang tetap dalam kemiskinan. Bahkan, ada juga warga miskin yang sama sekali tidak tahu ada program pengentasan kemiskinan.
Kabupaten Lebak, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang Ibukotanya berkedudukan di Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Provinsi Jawa Barat di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Luas wilayahnya 3.120 km², dan jumlah penduduknya 1,1 juta jiwa (2003). Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.
Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten (www.wikipedia.org).
Secara rinci, peta kemiskinan di Lebak, jumlah warga miskin versi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPKBMPD) Lebak di tahun 2007, sebanyak 159.831 KK. Dari jumlah tersebut 73.750 KK dikategorikan keluarga miskin pra sejahtera (Pra S) dan 86.081 keluarga miskin pra sejahtera satu (Pra S 1). Pandeglang juga tak luput dari kemiskinan. Kepala BPS Pandeglang Sarip Hidayat mengatakan, tingginya RTM miskin disebabkan sejumlah faktor, seperti gejolak sosial di bidang politik, rusaknya distribusi barang, serta gejolak ekonomi makro.
Liputan Harian Umum Pelita (www.hupelita.com) mengungkapkan jumlah angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Lebak. Data tersebut diperoleh dari Koordinator Tim Tehnis Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tercatat sebanyak 115.987 KK (Kepala Keluarga) atau dalam jumlah jiwa seluruhnya mencapai 579.373 orang, dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Lebak yang mencapai 1,27 juta jiwa.
Cecep Supriadi (2005) Kabupaten Lebak adalah kabupaten yang memiliki desa miskin yang terbanyak di Propinsi Banten. Lebih dari 50% desa di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori desa miskin. Kemiskinan ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat ini menyebabkan kebanyakan keluarga miskin di Kabupaten Lebak tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi balitanya. Jangankan untuk membeli susu atau makanan tambahan untuk bayi, untuk makan sehari-hari saja mereka tidak mampu. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka balita penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak.
Gambaran singkat di atas adalah bagian dari potret kemiskinan di Banten. Belum lagi daerah lainnya, apalagi yang memiliki daerah-daerah terpencil, mungkin tingkat kemiskinannya lebih memilukan.
Kemiskinan Harus Segera Diakhiri
Beranjang dari realita yang menyedihkan di atas, maka seyogyanya semua pihak yang terkait harus bersatu padu, bekerja keras dan serius untuk mengatasi masalah yang ada, terlebih mampu mengakhiri kemiskinan di Banten. Sebagai provinsi yang tergolong muda, Provinsi Banten harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan. Pemerintah Daerah merupakan pihak utama yang harus bertanggungjawab untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ”operasional” guna mendorong dan menekan angka kemiskinan.
Pihak swasta yang ”bercokol” di wilayah Banten, pun tidak luput dari tanggungjawabnya. Mereka memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terhadap lingkungan sekitar untuk membantu memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang. Melihat realita di atas, bidang-bidang yang mestinya dijadikan prioritas adalah ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang sangat vital. Bayangkan saja, jika secara ekonomi tidak berdaya, kesehatan yang buruk dan ditambah pendidikan yang terbelakang, lalu mau bagaimana?.
Beberapa langkah yang penulis ajukan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Banten adalah sebagai berikut: pertama, Pihak yang berkepentingan (pemerintah dan swasta utamanya) harus memiliki political will yang kuat. Kemiskinan adalah masalah serius. Mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan harus menjadi ”kewajiban” yang mendesak bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah dan sektor swasta. Tanpa keinginan dan tekad yang kuat, sepertinya mustahil penyakit miskin itu bisa diatasi. Program dan kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prioritas yang tinggi untuk mengatasi kemiskinan, bukan program dan kebijakan yang setengah-setengah yang hanya memboroskan anggaran. Kebijakan, program, dan anggaran harus pro-rakyat.
Kedua, melakukan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Terutama kegiatan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam menggerakan ekonomi lokal harus didorong secara sistematis dan simultan. Potensi-potensi lokal di provinsi banten harus digali dan dikembangkan. Masyarakat sekitar pun harus merasakan ”manisnya”, bukan kepahitan seperti dampak limbah, kebisingan, polusi dan hal merugikan lainnya.
Ketiga, mendorong masyarakat untuk berwirausaha, terutama kalangan petani dan buruh tani. Mereka harus didorong dan diberikan semacam pelatihan/pendidikan untuk berwirausaha. Tidak ada negara yang berdaya, negara yang maju, tanpa wirausaha dari masyarakatnya. Wirausaha berbasis pertanian dan wirausaha berbasis ekonomi kreatif harus digalakkan demi terciptanya masyarakat yang mandiri.
Keempat, kesinambungan program. Acapkali, program yang dibuat hanya berfungsi ”menutupi luka” dalam jangka pendek, bukan mengobati sampai tuntas. Program pemberdayaan masyarakat harus dijalankan secara kesinambungan dengan evalusi dan monitoring yang baik. Kontrol kebijakan jangan hanya melaporkan baiknya saja, akan tetapi keburukan/kekurangan dalam implementasi kebijakan yang sebetulnya lebih dominan harus menjadi bahan kajian, bahan koreksi, dan menjadi bahan referensi untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik.
Semoga kemiskinan di Banten dapat segera diakhiri. Amien. [ ]
*Imal Isti’mal


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: