Beranda


Selamat datang…di Blog saya. Blog ini tidak lah terlalu istimewa….hanya menampilkan beberapa tulisan dan informasi seputar perkualiahan dan matakuliah yang saya asuh di STMIK Banten Jaya Serang. semoga bermanfaat.

Salam hormat,

Achmad Rozi El Eroy

Responses

  1. MEMBANGUN “DAYA SAING” DAERAH

    A. Pendahuluan
    Di era otonomi saat ini, setiap daerah, sebagai unit administrasi pemerintahan, berusaha mencari strategi
    yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten-kabupaten tertinggal, sebagaimana telah ditetapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tentu sedang berjuang keras mencari inspirasi untuk menentukan strategi yang tepat mengatasi ketertinggalannya atau mengentaskan kemiskinan.
    Berbagai strategi nasional telah diformulasikan dalam bentuk program nasional, dan telah diimplementasikan untuk merobah status atau posisi yaitu dari Kabupaten “tertinggal” menjadi “tidak tertinggal”. Hasilnya ada yang sudah berpindah status ke “tidak tertinggal”, tetapi yang lain “tetap tertinggal”, atau malah ada Kabupaten yang dulunya berstatus “tidak tertinggal”, kini menjadi “tertinggal”. Mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena daerah-daerah tertinggal tidak atau belum memiliki “daya saing” yang memadai. Bagaimana meningkatkan daya saing daerah merupakan pusat perhatian tulisan ini.

    B. Daerah Tertinggal
    Konsep Daerah Tertinggal telah dirumuskan dalam Kepmen PDT nomor 1
    tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, dimana
    “daerah tertinggal” didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta
    wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam
    skala nasional. Indikator daerah tertinggal meliputi pengembangan ekonomi lokal,
    pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengurangan
    keterisolasian, dan penanganan karakteristik khusus daerah. Data terakhir
    menunjukkan bahwa dari 207 kabupaten tertinggal terdapat 141 kabupaten dengan
    status tertinggal (sekitar 68 persen), sebanyak 33 kabupaten dengan status agak
    tertinggal (sekitar 16 persen); dan 33 kabupaten dengan status sangat tertinggal
    (sekitar 16 persen).
    Faktor yang diperkirakan menjadi penyebab ketertinggalan daerah adalah (1)
    belum adanya sifat profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembang
    kawasan di daerah; (2) masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerjasama diantara

    “Daerah tertinggal”
    didefinisikan sebagai
    daerah kabupaten
    yang masyarakat ser-
    ta wilayahnya relatif
    kurang berkembang
    dibandingkan dengan
    daerah lain dalam
    skala nasional.
    pelaku-pelaku pengembang kawasan seperti pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan sebagainya; (3)
    keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan
    produk unggulan daerah; (4) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama antar wilayah dan antar Negara untuk

    1 Penulis adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM Yogyakarta.

    2

    mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan, (5) ketidakseimbangan antara pasokan
    sumberdaya alam dan kebutuhan pembangunan; (6) arah dan kebijakan pembangunan yang cenderung “inward
    looking”; (7) adanya daerah dan pulau-pulau terpencil dan terisolasi, sehingga sulit dijangkau (PT. Citra Wahana
    Konsultan, 2008).

    C. Kerangka Pikir
    Salah satu strategi yang cukup jitu tetapi kurang diterapkan di daerah adalah menerapkan strategi peningkatan
    “daya saing”. Di dalam ilmu ekonomi bisnis, konsep daya saing ini menunjukkan posisi strategis dari suatu
    perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki pasaran (pelanggan atau pembeli) yang sama.
    Perusahaan sering saling bersaing memperebutkan pasaran dengan menggunakan kiat-kiat atau strategi tertentu.
    Agar memiliki daya saing tersebut, Michael Porter (1985) memberikan saran untuk memilih salah satu dari tiga
    strategi berikut yaitu strategi cost leadership, dif erentiation, dan focus (secara umum semuanya dikenal dengan
    nama competitive strategy). Strategi pertama lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasaran dengan harga
    murah melalui pengurangan biaya produksi; strategi kedua memanfaatkan kekhasan model atau kualitas terbaik
    yang tidak terdapat pada perusahaan lain sehingga menarik pembeli atau pasaran; dan strategi ketiga memusatkan
    perhatian pada segmen pasar tertentu dengan menggunakan kombinasi dari strategi pertama dan kedua. Ide ini
    mendapatkan kritikan karena hanya menggunakan sisi supply-side (Dobson, Starkey dan Richards, 2004), namun
    menurut pendapat saya, perlu diakomodasikan untuk membantu mempercepat pembangunan daerah tertinggal di
    Indonesia.
    Porter berbicara dalam konteks bisnis dan lebih pada konteks mencari keuntungan bisnis, namun pemikiran
    Porter ini sangat menarik untuk dimanfaatkan mencari “keuntungan publik” yaitu dalam rangka memperbaiki
    kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemikiran Porter ini diterjemahkan kedalam strategi menekan biaya,
    meningkatkan kualitas produk dan jasa, dan mempertahankan segmen pasar yang sudah ada. Dalam pemikiran ini,
    diasumsikan bahwa suatu Kabupaten tertinggal harus aktif dan proaktif, sementara Kabupaten lain bersifat pasif dan
    tidak diperhitungkan sebagai kekuatan yang menentukan daya saing tersebut. Karena itu, kerjasama antar daerah
    (Thompson & Perry, 2006; Agranoff, 1966) harus diperhitungkan sebagai alternatif kekuatan dalam membantu
    meningkatkan daya saing. Meski banyak menuai kritik, kerjasama antar daerah telah memberikan banyak manfaat
    bagi pemerintah daerah yang berkolaborasi seperti penekanan biaya, yang merupakan salah satu strategi yang
    diusulkan Porter.

    D. Strategi Menekan Biaya
    Indonesia memang diakui sebagai negara yang kaya sumberdaya alam.
    Banyak daerah yang kaya belum tersentuh, dan kalau sudah tersentuh belum
    semuanya dieksploitasi. Wilayah Timur Indonesia dan sebagian di wilayah Barat
    Indonesia belum dieksploitasi sumberdayanya. Di samping keterbatasan anggaran,
    Indonesia menghadapi hambatan fisik yang luar biasa besar karena terdiri dari
    ribuan pulau, dan banyak yang sulit dijangkau. Akibatnya banyak daerah menjadi
    tertinggal dan miskin. Harga bahan pokok melonjak tinggi karena biaya transport
    yang mahal. Akses ke sekolah, ke pusat pelayanan kesehatan dan kegiatan
    ekonomi (industri, perdagangan dan jasa) relatif sulit, seperti dialami daerah
    pegunungan dan pedalaman di Kalimantan Tengah, Papua, dan sebagian di
    Sulawesi dan Sumatera, dan daerah kepulauan di wilayah Maluku, Sulawesi
    Tenggara, NTT, dan Kepulauan Riau. Jangkauan ke pasar menjadi sulit,
    sementara input berupa bahan produksi (raw materials) sulit diperoleh, dan kalau
    ada sangat mahal.

    menekan biaya
    produksi dan biaya
    hidup melalui
    program subsidi pasti
    membantu banyak
    kabupaten untuk
    keluar dari posisi
    ketertinggalannya.
    Dalam posisi seperti ini, strategi yang tepat adalah meningkatkan aksesibilitas dan mengendalikan harga melalui
    regulasi, investasi jangka panjang, dan subsidi harga. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan jelas
    membantu mengurangi biaya produksi sekaligus biaya hidup. Tentu rugi dilihat dari kacamata bisnis, tetapi kalau
    dilihat dari segi prospek jangka panjang dan kohesi sosial politik, investasi untuk menekan biaya ini sangat tinggi
    nilainya. Yang jelas, menekan biaya produksi dan biaya hidup melalui program subsidi pasti membantu banyak
    kabupaten untuk keluar dari posisi ketertinggalannya.

    E. Strategi Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa

    3
    Harus diakui bahwa Indonesia memiliki banyak kekhasan produk daerah hasil seperti kelapa sawit, cengkeh,
    pala, jagung, kopi, juga hasil laut seperti ikan, udang,lobster, rumput laut, dsb., dan kerajinan daerah seperti kaint
    tenun, batik, dsb., termasuk di sektor pariwisata dan jasa pelayanan publik (pelayanan perijinan dan jaminan
    keamanan). Banyak hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan jasa
    pemerintah/publik, kalah kualitasnya bila dibandingkan dengan yang berasal
    dari negara lain, atau daerah lain. Karenanya permintaan menurun, dan usaha
    menjadi bangkrut. Hasil laut, misalnya, tidak laku dijual karena rendah
    kualitasnya lantaran tidak disimpan dalam peti es, atau karena mengandung
    logam berat sehingga tidak laku. Dalam konteks jasa seperti pelayanan
    perijinan seringkali makan waktu lama, berbelit-belit, tidak ada kepastian dan
    mahal, membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah.
    Strategi menerapkan teknologi yang lebih inovatif dan unggul tentu akan
    sangat membantu meningkatkan kualitas produk yang selanjutnya dapat
    merebut pasaran. Demikian pula strategi melakukan reformasi pelayanan publik
    akan mendorong investasi di kabupaten tertinggal. Dengan memperbaiki
    kualitas produk dan jasa pelayanan publik termasuk jaminan keamanan, maka
    daya saing kabupaten tertinggal akan meningkat, menyamai kedudukan
    kabupaten yang tidak tertinggal.

    Dengan memperbaiki
    kualitas produk dan
    jasa pelayanan publik
    termasuk jaminan
    keamanan, maka
    daya saing
    kabupaten tertinggal
    akan meningkat.

    F. Strategi Mempertahankan Segmen Pasar Yang Sudah Ada

    4
    Kelanggengan dari hubungan produsen-konsumen sering tidak langgeng. Strategi fokus pada segmen pasar
    tertentu sebagaimana diungkapkan Porter, kurang diperhatikan. Kabupaten yang menjual komoditas tertentu ke
    daerah tertentu seringkali tidak berupaya memeliharanya sebagai pelanggan atau pembeli tetap. Karena itu, banyak
    produksi komoditas yang tidak langgeng. Tentu saja, dalam mempertahankan segmen pasar tersebut, suatu
    kabupaten dapat menerapkan kedua strategi sebelumnya. Misalnya, untuk mempertahankan pasar dengan daerah
    atau negara tertentu, Kabupaten tertinggal dapat menerapkan strategi dif erensiasi, atau juga menekan biaya.
    Hubungan pasar yang telah lama berlangsung, harus didasari atas hubungan kemitraan dan fair trade agar kedua
    belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari hubungan ekonomi tersebut, dan bertekad memperpanjang
    hubungan yang saling menguntungkan tersebut.

    G. Strategi Kerjasama Antar Daerah
    Dalam kenyataan, ada kabupaten tertinggal yang secara fisik masih homogen dengan kabupaten lain baik yang
    tertinggal maupun tidak tertinggal, dalam arti memiliki iklim yang sama dan sumberdaya yang sama sehingga
    memproduksi komoditas yang sama. Dalam konteks ekonomi regional, daerah-daerah ini sebaiknya bekerjasama
    untuk melayani pasaran yang sama dan memberikan pelayanan publik tertentu agar sama-sama mendapatkan
    manfaat dari pada bersaing dan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Misalnya di beberapa kabupaten
    tertinggal diadakan kerjasama memproduksi jagung, ikan, dan sebagainya, atau sama-sama menangani pelayanan
    yang sama di bawah satu atap.
    Kerjasama antar Pemerintah Daerah (Agranoff, 1996) adalah suatu
    bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah
    dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan
    kualitas pelayanan yang lebih baik. Kerjasama (cooperation) antara
    pemerintah daerah telah lama dikenal dan dirasakan manfaatnya sebagai
    suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan (Patterson, 2008; Rosen,
    1993). Kerjasama ini telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk
    mengambil manfaat dari ekonomi skala (economies of scales).
    Pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya, telah membuktikan
    keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi
    “threshold points”, akan lebih menguntungkan dari pada dalam skala
    kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (overhead cost) akan
    teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi,
    misalnya, akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti
    dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis
    dan administrator.

    Kerjasama antar Pemerintah
    Daerah adalah suatu bentuk
    pengaturan kerjasama yang
    dilakukan antar pemerintah-
    an daerah dalam bidang-
    bidang yang disepakati untuk
    mencapai nilai efisiensi dan
    kualitas pelayanan yang
    lebih baik.
    Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas,
    dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal
    harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dsb.
    Bentuk dan metode kerjasama antar Pemerintah Daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; (2) joint
    service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer (Henry, 1995). Jenis kerjasama yang pertama
    dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti
    penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua biasanya
    dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat
    daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam
    kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerjasama ketiga merupakan transfer permanen
    suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana,
    kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

    H. Penutup 5

    Daya saing daerah merupakan suatu strategi yang potensial untuk diterapkan di Kabupaten Tertinggal dalam
    rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri karena lebih bersifat
    supply-side. Sisi demand side kurang diperhatikan karenanya usulan untuk membangun “kerjasama antar daerah
    dapat membantu meningkatkan daya saing Kabupaten tertinggal. Suatu Kabupaten tertinggal dapat menggalang
    kerjasama dengan Kabupaten tertinggal atau yang tidak tertinggal untuk mengambil manfaat bersama membangun
    daerah dengan penghematan biaya bersama, sekaligus bersama mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk
    meningkatkan kualitas produk daerah, dan kelanggengan hubungan dengan daerah lain berdasarkan prinsip saling
    menguntungkan.

    MEMBANGUN “DAYA SAING” DAERAH

    Makalah Ekonomi Pembangunan Daerah

    Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas matakuliah
    Jurusan Manajemen

    Disusun Oleh :
    HERU SUKRON
    NIM : 200802537

    SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH
    CILEGON
    2010

  2. Nama : Iman Sugiman
    Nim : 200802539
    Dosen : Rozy El Eroy SE,MM.
    Tugas Makalah Ekonomi Pemb Daerah
    STIE AL-Khairiyah

    PENERAPAN GOOD GOVERMENT DAN CLEAN GOVERNANCE
    DI ERA OTONOMI DAERAH

    A. Pengantar: Good Governance dan Demokrasi

    Indonesia adalah bangsa yang direkayasa dan diciptakan sedemikian rupa oleh sistem ketidakadilan yang berupa penjajahan, karenanya Indonesia adalah kolektifitas di mana individu bisa hidup (dan berharap untuk hidup) dengan pelbagai kepentingan, bangsa, agama, dan ideologinya. Dengan demikian, jika ada sebuah pemerintahan yang diatur berdasarkan kedzaliman politik, tentu ia adalah pemerintahan yang tidak acceptable oleh rakyatnya. Orde Baru adalah misal dengan sentralisasi rezim dan kekejaman cara memerintahnya, kalaupun toh ia berumur panjang, pastilah ia akan menemui ajalnya juga (dengan tak terhormat). Karena itu, demokrasi di Indonesia menjadi sebuah barang yang mesti ditegakkan dengan segala resikonya, termasuk kealotan penyelesaian persoalan bangsa, ketidakefektifan, keruwetan dan sebagainya. Mau tidak mau, demokrasi menjadi pilihan tak tertolak bagi pemerintahan dewasa ini. Dalam situasi di mana segenap persoalan bangsa meluap dan minta segera diselesaikan, maka konsep demokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang paling tidak diminati. Di samping terlalu bertele-tele, tidak efektif dan tidak efisien, demokrasi juga terlalu banyak menyita waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk memikirkan masalah yang lebih urgen lagi. Di sinilah titik nadzir yang paling lemah dari demokrasi. Semua orang dan semua bangsa mengakuinya. Namun kita lantas bertanya, mengapa demokrasi menjadi satu-satunya konsep yang dipilih hampir seluruh bangsa di dunia ini untuk menyelesaikan pelbagai macam persoalannya? Untuk bisa sampai pada jawaban pertanyaan ini, maka satu hal yang mesti kita sadari bahwa alam ini memang sudah ditaqdirkan Tuhan untuk tidak sama. Pluralitas suku-bangsa, pluralitas kepentingan, pluralitas ideologi, pluralitas agama dan pelbagai macam ketidaksamaan yang lain adalah conditio sine qua non. Kondisi inilah yang menginginkan masyarakat dunia untuk segera merombak cara berpikir yang sentralistis, cara berpikir yang otoriter dan semaunya sendiri. Untuk menciptakan demokrasi, tentu tidak hanya melalui jalur kultural seperti paparan di atas, di jalur struktural pun jika kita jujur dan teliti, sesungguhnya ada jalur untuk menciptakan demokrasi itu.
    Tata bangsa yang sehat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sesuatu yang pasti dari prinsip good governance ini, dan tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dirindukan masyarakat Indonesia. Terpilihnya pemimpin-pemimpin baru merupakan bagian dari kehendak rakyat yang menginginkan terciptanya hal itu. Perdebatan yang sangat sengit ini paling tidak sudah dilakukan di sidang majelis kita selama sepekan kemarin. Dari upaya bagaimana melakukan amandemen UUD 1945 sampai pada tata pemilihan yang demokratis. Harapan-harapan rakyat adalah bagaimana agar mereka bisa hidup lebih sejahtera secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia menginginkan kenaikan pendapatan perkapita, harga-harga kebutuhan pokok (merit goods) yang tidak mahal, berkurangnya angka kemiskinan, turunnya inflasi dan pelbagai indikasi kemakmuran lainnya. Secara politik, rakyat berkehendak agar demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya: menghargai hak menyampaikan pendapat, menghormati hak asasi manusia, bebas berkreasi dan berorganisasi, dan penghargaan-penghargaan terhadap kebebasan berpendapat lainnya. Sebagai manifestasi dari harapan dan aspirasi rakyat banyak, terpilihnya mereka (yang dianggap reformis) tersebut tentu saja diiringi oleh berbagai agenda bangsa yang mendesak dan berat. Di sisi ekonomi, keduanya diharapkan agar mampu mengembalikan kepercayaan (trust) terhadap investasi, juga untuk mencegah dan mengantisipasi capital flight. Kepercayaan ini merupakan modal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang, tidak hanya dibutuhkan sosok pemimpin yang tegar, berwibawa dan dikehendaki rakyat, tapi juga sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik di dunia internasional.
    Bersikap jujur pada rakyat adalah titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat (stong government), melainkan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Dengan kesadaran baru, Indonesia masa depan harus dibangun dengan mentalitas dan budaya berdemokrasi yang baru pula. Sehingga agenda mendesak pemerintahan kali ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab Tentu saja bertanggungjawab pada rakyat.

    B. Otonomi Daerah

    “It is a given perception that decentralization is the most popular government
    system. In the latest annual report, The World Bank stated that 95 percent of
    democratic nations have now elected sub-national governments, and countries
    everywhere – large and small, rich and poor are developing political, fiscal and administrative powers to sub-national tiers of government”.
    Kebijaksanaan pemerintah pusat yang selama ini mengesankan adanya sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, pada dasarnya adalah faktor penjelas berkembangnya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.
    Seperti yang dijelaskan oleh E. Koswara, dampak dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik.Apa yang digambarkan tersebut, tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kepemimpinan politik dan pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik oleh rezim Orde Baru adalah cikal bakal bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang tidak memberi kesempatan kepada daerah untuk maju dan berkembang. Dalam tataran reformasi, maka wajar bila terjadi perubahan pada salah satu substansi dari sistem pemerintahan sentralistik itu. “Decentralization and local autonomy may be better understood against the opposite tendency of decentralization. Excesessive centralization or centralism is by definition bad for any organism and organization. Decentralization is also a natural tendency that may occur with centralism, simultaneously or alternately….. Under a centralist regime, of course, there is hardly, if any local autonomy. Central control stifles any initiative, discretion or self reliance that to begin with their identity having been suppressed by the dominance or primacy of the central government”

    “The decentralization interprets as a bargaining process between central and sub-nation government and in their report, The World Bank describes that one of primary objectives of decentralization is to maintain political stability in the face of pressure for localization. Then it is acknowldged that when a country finds itself deeply divided, especially along geographic or ethnic lines, decentralization provides an institutional mechanism for bringing opposition groups into a formal, rule-bound bargaining process”.

    Berkembangnya wacana tentang perlunya memikirkan kembali desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, dianggap relevan bukan hanya karena faktor reformasi semata. Jika kita merujuk kepada aturan main The World Bank Report 1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government. E. Koswara. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999:
    Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. Analisis CSIS. Tahun XXIX/2000, No. 1. hlm. 37. Romeo B Ocampo; in Perfecto L. Padilla; 1992 The World Bank Report 1999 – 2000. yang tertuang dalam konstitusi (UUD 1945), jelas bisa ditemukan bahwa desentralisasi tidak cuma konsep yang bersifat politis, tapi juga konsep yang anti-sentralistik.
    Hal inilah yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah kesepakatan untuk merealisasikannya dalam wujud otonomi daerah. Berangkat dari argumen bahwa masalah otonomi adalah masalah masyarakat, perilaku hidup, perilaku aspirasi masyarakat setempat, maka apa yang dinamakan sebagai ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semestinya bukan lagi merupakan fenomena politik yang menarik. Sebagai wujud nyata dari konsep desentralisasi, otonomi daerah adalah topik utama yang wajib dibicarakan dan diimplementasikan sedini mungkin. Mengakhiri ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tampaknya bukan hanya telah menemukan ruang yang tepat, tapi juga sekaligus menjadikannya sebagai kenangan politis masa lalu yang perlu dicatat oleh sejarah. Karakter hubungan antara pusat dan daerah yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa, sangatlah miris. Pada saat itu, pemerintah pusat adalah segala-galanya dan memiliki berbagai senjata untuk mengebiri pemerintah daerah. Dalam pandangan Pratikno, sentralisasi sumberdaya politik dan ekonomi di tangan sekelompok kecil elit di pemerintah pusat adalah konsekuensi yang melekat dari sistem politik otoritarian tersebut.

    Walaupun beberapa penjelasan lain memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, karakter ini jelas tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Otonomi daerah yang digembar-gemborkan Orba, kenyataannya belum diikuti political will para aktor pelaksananya.
    “There is no doubt that Indonesia is in a chronic state of crisis. However, the Indonesian nation-state is unlikely to disintegrate at the moment. This situation could change in the future if the authority of the Abdurrahman regime wanes, if the decentralisation laws fail when implemented and if Aceh and Papua succeed in their bids to achieve independence”
    “Indonesia has not yet reached the point where it can take its national unity for granted. In reality it is unlikely to arrive at such a point, but it does not follow that Indonesia will fracture and collapse (Robert Cribb; 1995) Semangat inilah yang mengongkritkan implementasi otonomi daerah di era reformasi ini, dan selayaknya harus mendapatkan dukungan yang memadai.
    Lihat pendapat Frans Seda. Otonomi Daerah. dalam Kompas, Senin 8 April 1996. Pratikno. Hubungan Pusat-Daerah Gelombang Ketiga: Sosok Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Soeharto. Jurnal UNISIA. No. 39/XXII/1999. hlm. 72.
    Grayson, Llyod, Indonesia’s Future Prospects: Separatism, Decentralization and the Survival of the Unitary State, Foreign Affairs, Defense and Trade Group, 27 June 2000. http://www.aph.gov.au/library/pubs/cib/1999-2000cib17.htm
    UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang
    Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah bukti masih terdapatnya
    semangat yang kuat dan idealisme yang tinggi dari para penyelenggara negara untuk tidak sekedar mengurusi kekuasaannya semata.
    Di sisi lain dominasi pemerintah pusat yang selalu berhasil dalam mempolitisasi otonomi daerah, diyakini atau tidak, merupakan salah satu sebab belum terealisasinya otonomi daerah secara empirik. Seperti yang diungkapkan Afan Gaffar, upaya untuk mewujudkan otonomi bagi daerah dalam rangka negara kesatuan sedikit banyak ditentukan oleh “political configuration” pada suatu kurun waktu, menunjukkan betapa kuatnya posisi politik pemerintah pusat dalam mengendalikan jalannya pemerintahan secara nasional. Dalam pemikiran lain yang lebih praktis, Kimura Hirotsune menjelaskan tentang munculnya dua persepsi yang berlawanan tentang otonomi daerah. Pertama, di satu sisi, otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah yang selama ini mengalami kekecewaan akibat praktek sentralisasi kekuasaan birokrasi yang opresif selama masa 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Kedua, pada sisi yang lain, otonomi daerah justru sebaliknya dianggap akan membangkitkan semangat separatisme sehingga bila tidak bisa terkendalikan maka akan mengakibatkan krisis politik nasional. Annonymous. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1-137. Pada subbab berikutnya, kita akan mengritik UU yang cukup heboh ini.
    Afan Gaffar. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Prospektif. Volume 6 Nomor 2, 1994. hlm. 70. Ungkapan bernada pesimis ini tentu bukan tanpa alasan mendasar. Pertama, konfigurasi politik di suatu negara yang tengah menuju demokrasi, hampir selalu didominasi oleh sifat kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, stabilitas politik dan ekonomi tampak selalu dikedepankan, yang pada gilirannya menjadikan segala policy pemerintah selalu pasti bersifat sentralistik. Kedua, konfigurasi politik yang tidak diimbangi oleh adanya lembaga kontrol yang ketat, menjadikan setiap kebijakan pemerintah pusat selalu memperoleh pembenaran absolut. Ini berarti, pandangan Afan Gaffar di atas, membuktikan bahwa “political configuration” benar-benar merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap sukses-tidaknya implementasi otonomi daerah.
    Kimura Hirotsune. Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional? Ketahanan Nasional UGM. Nomor IV (3), Desember 1999. hlm. 30. Pemikiran Kimura Hirotsune ini, mungkin bisa mewakili pandangan lain masyarakat tentang otonomi daerah. Dalam tataran praktis, pandangan ini memberikan tawaran kepada kita, apakah otonomi daerah itu merupakan solusi, atau justru sebuah problem. Sebagai konsep yang sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sama sekali belum dioperasionalisasikan, jelas otonomi daerah bisa dikategorikan sebagai sebuah solusi terhadap fenomena penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Tetapi pada saat yang berbeda, yakni dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah –di mana pemerintah pusat tengah membiarkan proses demokratisasi berlangsung secara terbuka–, maka bisa jadi otonomi daerah telah berubah menjadi sebuah problem baru yang perlu segera dipecahkan. Ada 2 alasan politis yang bisa menjelaskan sosok otonomi daerah saat ini teramat rentan menjadi sebuah problem besar. Pertama, otonomi daerah tetap konsekwen dengan keharusan daerah untuk mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pendapatan asli daerah (PAD). Permasalahannya adalah tidak semua daerah

    Tabel Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Lokal11
    Central Government and Provinces Local Government
    1. Foreign Affairs 1. Public Services
    2. National Defense 2. Public Health
    3. Judiciary 3. Culture and Education
    4. Fiscal and Monetary 4. Agriculture
    5. Religion 5. Local Transportation
    6. National Planning & Develpmnt Cntrl 6. Trade and Industry
    7. Balancing Funds 7. Investment
    8. Economic and Administrative System 8. Cooperative Enterprises
    9. Human Resources Development 9. Land Utilization –Administ.
    10. Natural and Strategic Resources 10. Environment
    11. National Conservation 11. Workforces
    12. National Standardization

    Tabel 2 Jenis Penerimaan Daerah dan Pusat
    No Jenis Penerimaan Alokasi Penerimaan
    Pemda Pempus
    1 Pajak Bumi dan Bangunan 90 % 10 %
    2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 80 % 20 %
    3 SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan 80 % 20 %
    4 Pertambangan Minyak Bumi 15 % 85 %
    5 Pertambangan Gas Alam 30 % 70 %
    6 Dana Reboisasi 40 % 60 %

    C. Kritik Otonomi Daerah

    Cukup menarik mendiskusikan statemen Wapres Megawati12 dalam Pembukaan Rapat Konsolidasi Pembangunan Nasional di Jakarta (Rabu, 16 Mei 2001), yang mengritik UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya banyak disalahtafsirkan. Salah satu kritik yang paling mengena adalah ditangkap adanya tandatanda berlangsungnya semacam pembangkangan dari Kepala Daerah otonom kabupaten atau kota terhadap Kepala Daerah tingkat propinsi. Wapres juga mencontohkan
    memiliki potensi SDA yang potensial, sehingga bagi daerah yang miskin SDA, otonomi daerah bukanlah merupakan sebuah solusi. Kedua, keberadaan pelembagaan politik daerah yang menempatkan lembaga legislatif (DPRD I dan DPRD II) pada posisi yang cenderung lebih berdaya dan lembaga eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur) pada posisi yang cenderung kurang berdaya, telah memberi kesempatan yang besar bagi legislatif untuk menjadi penguasa baru yang otoriter. Pada posisi ini, permasalahan yang sangat krusial adalah kepada siapa legislatif mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Dua alasan politis yang dipaparkan di atas, adalah beberapa argumen penting yang bisa mendukung pemikiran Kimura Hirotsune tentang munculnya dualisme persepsi masyarakat yang saling kontradiktif terhadap otonomi daerah.
    11 UU No. 22/1999.
    Saat masih menjadi Wapres-nya Presiden Abdurrahman Wahid, sebelum akhirnya menjadi presiden pula. pelanggaran pasal 3 UU No. 22/1999 tentang peraturan wilayah laut, yang kemudian menimbulkan aksi pengkaplingan wilayah laut oleh masing-masing Kabupaten. Juga pada pasal 45 tentang laporan pertanggungan jawab Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran yang pada praktiknya ditangkap sebagai upaya penjatuhan Kepala Daerah. Seterusnya Wapres sangat menghargai adanya penyempurnaan UU Otoda yang baru tersebut. Di masa di mana UU No. 22/1999 seakan-akan dianggap sebagai dewa penolong yang utama bagi daerah untuk mengelola sumberdaya-nya sendiri, lontaran dari Wapres tersebut semestinya disambut hangat dan dijadikan diskursus demi perbaikan di masa mendatang. Memang kita ketahui bahwa sejak merdeka 55 tahun lebih, Indonesia telah memiliki 6 buah UU Pemerintahan Daerah: UU No 1/1945, UU No.22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974 dan terakhir UU No. 22/1999. Selanjutnya, munculnya UU No.22/1999 ditambah UU No. 25/1999 diharapkan mampu menjadi momen untuk memperbaiki relasi pusat-daerah yang timpang selama ini.
    Otonomi daerah diasumsikan sebagai satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh. Namun pertanyaannya ialah, benarkah otonomi daerah secara praksis, setidaknya sesuai dengan aturan UU No. 22/1999, mampu menjadi obat yang sesungguhnya, yang benar-benar mampu membalik keadaan dari sentralistik menjadi desentralistik?
    Harapan besar akan terwujudnya demokrasi dalam UU Otoda ini, harus dipertanyakan kembali, jika roh dan semangat yang melandasi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan masih seperti yang tercermin dalam UU No. 5/1974, penuh dengan KKN. Apalagi harus kita catat bahwa legislatif daerah yang dihasilkan dari Pemilu ’99 kemarin adalah personal legislatif yang sangat baru, yang dengan demikian sangat rentan terhadap politik uang (money politics). Juga, banyaknya kepentingan yang harus diwakili, yang direpresentasikan atas partai-partai yang ada, bukan merupakan jaminan demokrasi akan terselenggara dengan baik, malah justru jika tidak hati-hati akan memperkeruh keadaan dan mereduksi nilai substansi demokrasi itu sendiri. Jadi, urgensi otonomi daerah, jika hanya ditunjukkan melalui euforia kita terhadap UU No. 22/1999, tentu tidak hanya akan melestarikan praktek-praktek KKN, tapi juga menumbuhsuburkannya di daerah-daerah. Bukti tentang hal ini, secara riil bisa kita saksikan di lapangan akhir-akhir ini. Protes masyarakat atas pemilihan Kepala Daerah yang baru menjadi konsumsi media secara tak henti-henti.

    Seperti diketahui bersama bahwa UU 22/99 tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Tidak diberlakukannya sistem otonomi bertingkat atau residual seperti tercermin dalam UU No. 5/1974, merupakan sesuatu yang baru. Maksudnya, Gubernur tidak lagi merupakan atasan dari para Bupati atau Walikota yang ada. Ini memang baik, meski tetap harus dijelaskan lagi.

    1. Bahwa keberadaan Gubernur di Propinsi menjadi tidak banyak fungsinya. Jika dikatakan bahwa fungsi Propinsi adalah untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, pada intinya justru bisa kita katakan bahwa daerah Tingkat II masing-masing bisa menyelenggarakannya tanpa dibantu oleh propinsi.

    2. Kalaupun Propinsi dihapus, langkah ini harus dipahami tidak hanya menghapus institusinya belaka. Hubungan Gubernur sebagai atasan para Bupati yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun dulu, sebenarnya telah menghasilkan sebuah bangunan mentalitas yang sangat feodal. Ini tentu tak bisa dihilangkan begitu saja, sebab menghancurkan hubungan itu melalui sebuah UU jelas memerlukan waktu yang sangat lama.

    3. Menjadi tak ada gunanya menghapus hubungan feodal antara Bupati-Gubernur, yang dianggap sebagai inefisien itu, jika lantas inefisiensi ulang diciptakan melalui hubungan yang lebih vertikal lagi yakni dengan pemerintah pusat. Seperti disebutkan Pratikno (2000) bahwa UU No. 22/1999 ternyata tidak banyak melakukan perubahan besar, misalnya status propinsi, sehingga posisi Gubernur masih tetap berfungsi ganda yakni sebagai aparat daerah dan aparat pusat. Kami mencatat bahwa ada beberapa paradoksi yang mesti ditinjau ulang dalam hal ini. Misalnya pasal 38, pasal 40 ayat 3 dan pasal 46 ayat 3. Pasal-pasal itu masih membuka ruang yang lebar bagi adanya intervensi orang-orang pusat terhadap eksistensi Kepala Daerah. Hal ini tercermin dalam kalimat-kalimat seperti “dikonsultasikan kepada presiden. Pada pasal 46 ayat 3 yang dinyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah adalah otoritas dari presiden, sedangkan DPRD hanya sekedar mengusulkan saja; atau pasal 52 yang mengatakan bahwa pemberhentian kepala daerah oleh presiden adalah mutlak dan tidak dapat dibatalkan lagi; atau pasal 55 yang mengatakan bahwa tindakan kriminal / pidana yang dilakukan oleh kepala daerah, pengusutannya harus dilakukan dengan seizin presiden. Hal ini menunjukkan betapa UU No. 22/1999 masih jauh dari kata sempurna.

    D. Desentralisasi Politik

    Sentralisme rezim Orba, dari sudut pandang ekonomi, bisa dibuktikan dari besarnya produksi sumber daya alam yang mesti disetorkan ke pusat. Sementara dari sisi politik, sentralisme Indonesia bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk; mulai dari pemaksaan konstitusi sampai pada pemangkasan-pemangkasan hak politik daerah. Setelah reformasi bergulir, setelah pembusukan sentralisme yang korup berhasil sedikit demi sedikit diungkap, maka bergaunglah otonomi daerah (seluas-luasnya). Bahkan sampai pula pada perdebatan tentang bentuk negara, federasi atau kesatuan. Namun, di sela-sela perdebatan itu kita tentu menginginkan suatu solusi yang adil. Bisa kita sepakati bahwa munculnya problem federasi adalah karena sentralisme; yakni ketidakadilan pusat pada daerah. Oleh karena itu, akar persoalan ini sesungguhnya adalah pada, bagaimana mengatasi persoalan ketidakadilan secara efektif dan proporsional. Ini dilakukan karena dalam negara federasi pun, jika sentralisme kekuasaan politik masih diemban pusat, maka jangan berharap akan ada keadilan.
    Otonomi daerah seluas-luasnya mungkin bisa dijadikan alternatif yang cukup baik untuk mengatasi persoalan itu. Namun tampaknya juga harus dimengerti bahwa konsep ‘otonomi seluas-luasnya’ sebetulnya hanya konsep yang diproduksi pemerintah Indonesia. Dalam dunia akademik, tidak pernah dikenal wacana ‘otonomi seluasluasnya’. Sedangkan kalimat yang paling dekat dasn representatif untuk mendeskripsikan konsep otonomi seluas-luasnya adalah devolution atau desentralisasi politik.13 Istilah ini populer di AS tahun 1994 ketika Richard P. Nathan menjulukinya sebagai Devolution Revolution, meski substansi sesungguhnya sudah dikenal lebih kurang 2 dekade lalu. Desentralisasi politik yang dimaksud ini adalah bagaimana mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Jadi ia adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independen. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja pusat mesti melepas Keterangan berikut mengacu pada karya kawan saya, Fadilah Putra. 1999. Devolusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PB KOPRI.
    fungsi-fungsi tertentunya untuk menciptakan unit-unit pemerintahan yang otonom. Statusnya berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri memiliki mensyaratkan hal-hal seperti berikut, bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas, memiliki status hukum yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Ini tentu harus didukung oleh kebijakan yang menyiratkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat kecil dan pengawasan yang dilakukannya lebih bersifat tak langsung.
    Denis Rondinelli (1981) mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando secara formal dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, desentralisasi politik menyatakan bahwa konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik. Dalam desentralisasi politik, pemerintah lokal juga harus mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan diri sebagai lembaga. Pengertiannya adalah bahwa lembaga ini dianggap rakyat lokal sebagai organisasi yang menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhannya dan sebagai unit-unit pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya yang harus diingat adalah bahwa desentralisasi politik merupakan suatu rancangan di mana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dengan unit-unit yang lain dalam sistem pemerintahan yang merupakan bagiannya.

    Desentralisasi politik juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan pembangunan pada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhan mereka sendiri. Sedangkan menurut Lenny Goldberg, Come The Devolution, The American Propect, Winter (1996) agar tujuan itu bisa dicapai adalah dengan:
    1 Mengembalikan hak-hak sipil dan kebebasan sipil pada rakyat,
    2 Pemerintah pusat memberikan hak pengelolaan dana pada pemerintah daerah,
    3 Preferensi dari pusat atas sektor pembangunan harus fleksibel dengan preferensi dari daerah,
    4 Pemerintah pusat harus dapat mengembangkan standar-standar baru yang dapat memperkuat tanpa mendikte.

    Mengapa demikian? Biasanya pemerintah pusat seringkali tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan pemerintah daerah. Ini bisa ditunjukkan pada perlakuan terhadap SOP (standart operating procedures), atau di sini lebih dikenal dengan istilah Juklak/Juknis, yang sangat berlebihan. Realitasnya, Pemerintah daerah sering tidak dapat segera menjalankan program-program tertentu bila juklak/juknis belum turun dari pusat.
    Berusaha memberikan kekuasaan kepada rakyat.

    Desentralisasi politik dalam konteks operasionalnya adalah penegakan kedaulatan pada legislatif di daerah atas nama basis rakyatnya. Parameter dari penegakan ini adalah:

    1 Political will pemerintah pusat dan derajat transfer kewenangan bagi daerah
    2 Derajat budaya, perilaku dan sikap yang kondusif bagi pembuatan keputusan dan administrasi yang decentralized
    3 Kesesuaian kebijakan dan program yang dirancang bagi pembuatan keputusan dan manajemen yang decentralized
    4 Derajat ketersediaan sumberdaya finansial, manusia dan fisik bagi organisasi yang mengemban tanggung jawab yang diserahkan. (Hermawan Sulistiyo; 1998).

    Pada umumnya sistem nasional dibagi menjadi tiga tingkat dan dua sektor pemerintah lokal. Ada pusat-pusat nasional, propinsi atau ibukota yang bertindak sebagai perantara lokal. Lokal dibagi menjadi sektor-sektor pedesaan dan perkotaan walaupun pembagian seperti itu di banyak negara sekarang sering hanya merupakan sisa dari pertanian di masa lalu. Dalam beberapa negara, persyaratan-persyaratan khusus dibuat untuk pemerintahan lokal dari pusat-pusat perkotaan yang luas. Perkecualian terhadap tiga pola tingkatan adalah sistem pemerintahan militer, dengan kontrol langsung terhadap lokalitas-lokalitas, meski dewasa ini sistem pemerintahan militer sudah jarang.
    Mawhood (1987) misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, the devolution of power from central to local government. Oleh karenanya dapat dimengerti, bila Mawhood kemudian merumuskan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan political equality, local accountability, dan local responsiveness. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki badan perwakilan (local representative body) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu. Dengan rumusan definisi dan tujuan desentralissai seperti dikemukakan di atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan kebijaksanaan desentralisasi akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom sebagai the features of a system of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than presuming that government govern(1991:6). Argumen dasarnya adalah, dengan konsep tersebut diasumsikan society akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara, pada sisi lain, pemerintah daerah sendiri, akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari komunitasnya.

    E. Good Governance

    Jika prasyarat desentralisasi sudah bisa dipenuhi seperti itu, maka cukup bisa dipastikan akan diperoleh hasil bahwa daerah dan pemerintah pusat berbesar hati untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga masalah yang kemudian harus diagendakan penangananya oleh daerah adalah tentang pelaksanaan good governance (penyelenggaraan negara yang baik), khususnya dalam pengelolaan SDA yang menjadi aset andalan pembangunan daerah. Belajar dari bad governance (penyelenggaraan negara yang buruk) di masa lalu yang telah menyebabkan porak-porandanya sistem ekonomi, sosial-bodaya dan sistem ekologi, kita sepakat bahwa di masa depan pengelolaan SDA dan pembangunan daerah haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersifat good and clean governance (baik dan bersih).
    Menggunakan prinsip good governance, titik tekannya (emphasize) mesti mengandung kesadaran sustainable (berkelanjutan). Di manapun, pembangungan dengan kaidah good and clean governance itu ditujukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan respon atas berbagai kerusakan lingkunan yang disebabkan oleh pembangunan yang memacu pertumbuhan dan tidak menginterasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya.16
    Prinsip-prinsip good and clean governance yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:

    1 Lembanga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyaluran aspirasi masyarakat
    2 Sistem peradilan yang fair, mandiri dan profesional
    3 Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat; dan tatanan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap negara Intinya, good and clean governance yang juga mengintegrasikan prinsip
    keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. Maka, refleksi kita bersama adalah adalah bagaimana menanamkan komitmen yang kuat untuk bisa berperan maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen mewujudkan good and clean governance, bukan hanya sebagai retorika tapi menjadi paradigma sistem negara.

    Good governance merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik. Di era otonomi daerah seperti ini, kita melihat tampaknya ada tempat khusus bagi perbaikan kinerja pemerintahan yang ada, terutama pemerintah lokal, di mana nanti diharapkan akan mendukung proses demokrasi ke arah yang sesungguhnya.
    Seperti ditunjukkan oleh Meuthia-Ganie Rachman (2000), bahwa good governance mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan sebagai:

    1 Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
    2 Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
    3 Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik
    Konsep ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan internasional. Secara umum, konsep good governance mengundang keterlibatan masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan, bukan hanya obyek yang bisa diatur ke mana arah kebijakan dirumuskan.
    Memang, bahwa konsep good governance (yang dirumuskan oleh negara-negara maju-kapitalis itu) tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Konsep ini sendiri harus dipadankan dengan situasi di Indonesia agar jalan menuju terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan semakin lempang. Untuk bisa sampai pada apa yang dicita-citakan sebagai “pemerintahan yang baik”, nyaris semua aspek yang terlibat dalam pembangunan Indonesia harus dilibatkan. Aktivis parpol, Ornop, LSM, pemerintah, politisi, pengusaha, agamawan, dan masyarakat secara luas mesti memahami arah dan tujuan pencapaian pembangunan Indonesia. Hal ini mutlak diperlukan, sebab akan menjadi sangat ironis jika antarelemen bangsa justru tidak padu. Bahkan tidak hanya tidak padu, melainkan sulit dimengerti dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat, jalan-jalan yang tidak sehat tetap digunakan. Ironisnya lagi, itu dianggap sebagai sah sebab mereka mengatasnamakan “pembawa aspirasi demokrasi”.
    Urgensi sesegera mungkin membahas konsep good governance bagi pemerintahan (terutama lokal) di Indonesia sulit ditolak. Salah satu urgensi itu adalah bagi pembentukan masyarakat sipil yang bertanggung jawab di satu sisi, dan penciptaan pemerintahan yang baik di lain pihak. Sehingga problematikanya, mana yang lebih dulu diciptakan? Good governance atau civil society? Sekiranya pertanyaan ini bukanlah merupakan pertanyaan pilihan, di mana kita harus memilih salah satunya. Keduanya adalah satu: Satu komponen dalam pengembangan masyarakat bangsa secara adil. Memilih salah satunya untuk didahulukan pada akhirnya juga akan menegasikan yang lain. Orde Baru adalah contoh yang baik untuk kita bisa mengerti bahwa rezim pada saat itu memilih salah satunya. Mereka berusaha terlebih dahulu untuk menciptakan “pemerintahan yang baik” di satu sisi, yang lantas mengabaikan “keberdayaan masyarakat” di lain pihak. Dari sini bisa kita mengerti bahwa upaya keras untuk menciptakan demokrasi harus didukung oleh kedua jalur itu; tidak hanya satu. Satu jalur berkeinginan keras untuk menciptakan demokrasi, sementara di sisi lain terlihat enggan untuk berpartisipasi dalam meraih demokrasi, di samping fatal, hal ini tentunya akan senjang dan timpang. Inilah yang jarang kita sadari. Sering kita terjebak pada fatamorgana bahwa demokrasi hanya akan bisa terwujud melalui aksi massa rakyat pada pemerintah yang korup.

    F. Penutup: Peluang Menuju Demokrasi

    Secara normatif demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah sistem yang benarbenar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warga negaranya. Secara lebih empirik demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter adalah sistem, di mana para pengambil keputusan kolektifnyua yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, di mana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan di mana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung dua dimensi penting, yaitu persaingan dan partisipasi. Sementara leboih dahulu dari mereka, Plato, telah mengingatkan bahwa demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Bahkan demokrasi diidentikan dengan cara-cara pemborosan dan membosankan serta mengandung resiko besar.
    Dengan demokrasi yang diiringi globalisasi perekonomian yang semakin nyata menunjukkan bahwa interdependensi berbagai negara dan masyarakat bangsa-bangsa semakin kuat dan nyata. Kenichi Ohmae (1999) mengingatkan bahwa saat ini kita sedang dan akan memasuki era dunia tanpa batas. Secara ringkas dunia tanpa batas ini ditandai dengan semakin terfokusnya masalah ke dalam 5 C yang strategik:

    1 Customer
    2 Company
    3 Competition
    4 Currency
    5 Country.

    Aspek country tetap menempati posisi yang penting dalam globalisasi nanti sebagai penyiap berbagai lingkungan hidup dan institutional arrrangement yang memungkinkan organisasi-organisasi global dapat berperan di dalamnya. Reasoning di atas mengatakan bahwa negara dianggap berperan pada wilayah akselerator publik, penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan multinasional.

    PENERAPAN GOOD GOVERMENT DAN CLEAN GOVERNANCE
    DI ERA OTONOMI DAERAH

    Makalah Ekonomi Pembangunan Daerah

    Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas matakuliah
    Jurusan Manajemen

    Disusun Oleh :
    IMAN SUGIMAN
    NIM : 200802539

    SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH
    CILEGON
    2010

  3. tes tes tes . . . .


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: